Pencanangan Program Indonesia Terang

Bertepatan dengan peringatan hari Kartini, Program Indonesia Terang (PIT) dicanangkan di desa Temel, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Pencanangan program untuk mengalirkan listrik ke seluruh negeri ini dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, Kamis (21/4).

Program Indonesia Terang ini diharapkan menjadi jawaban untuk desa-desa yang belum teraliri listrik. Program ini sangat diperlukan mengingat banyak wilayah di Indonesia bagian timur yang sangat sulit di akses. Ini menjadi tantangan dan konsenstrasi tersendiri bagi Pemerintah dan PLN untuk dapat segera memenuhi kebutuhan listrik warga. Mengingat sulitnya akses di 6 provinsi Indonesia Timur ini, regionalisasi sangat dibutuhkan.

"Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh PLN dengan membentuk regionalisasi, sehingga tiap daerah bisa mendapatkan perhatian khusus dan terfokus. Regionalisasi ini juga relevan mengingat tantangan tiap daerah yang berbeda-beda," ujar Sudirman Said.

Sementara Direktur PT PLN (Persero) Amin Subekti menjelaskan bahwa regionalisasi yang dilakukan saat ini akan terus diperkuat, dan tak lupa untuk meningkatkan kemampuan SDM di tiap regional. Tidak hanya itu, PLN juga akan memberikan pelatihan kepada penduduk sekitar untuk bisa mengoperasikan pembangkit listrik.

Program Indonesia Terang dimulai dari enam provinsi paling timur Indonesia. Keenamnya adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kesulitan akses di sana membuat keenamnya menjadi provinsi yang harus digarap pertama kali. Dari Timur, program ini akan digerakkan secara cepat ke bagian barat Indonesia.

"Kita memberikan fokus ke wilayah timur Indonesia Terang. Mempercepat kelistrikan atau akses ke-12 ribuan desa," ujar Sudirman Said.

Pemanfaatn EBT

Pencanangan Program Indonesia Terang sengaja dilakukan di pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Temel dan PLTMH Safreis. Hal ini sekaligus sebagai bukti keseriusan PLN dan pemerintah untuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.

Kabupaten Maybrat yang mempunyai kontur berbukit-bukit memiliki beberapa potensi air yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi listrik berskala kecil, hal ini juga nantinya akan dimanfaatkan oleh PLN untuk mengembangkan potensi alam yang ada sebagai pembangkit listrik off grid atau sekala lokal.

Sebelumnya pemanfaatan energi baru terbarukan juga telah dilakukan oleh PLN diantaranya dengan pemanfaatan PLTA 2 x 10 Mega Watt (MW) di Oriya, Genyem, Provinsi Papua. Selain itu PLN juga berhasil mengoperasikan PLTMH Prafi 2 x 1,25 MW serta sejumlah PLTMH kapasitas 500 kV dan 200 kV di Wamena.

Sementara untuk jangka panjang, PLN juga berencana untuk membangun PLTMH baru dengan kapasitas hingga 14,7 MW di Papua dan PLTMH kapasitas 7,6 MW  di Papua Barat.

Selain itu PLN juga akan melakukan pembangunan PLTA 50 MW di sungai Baliyem serta  akan memasang PLTS tersebar di Papua dan Papua Barat.

Saat ini untuk wilayah Papua dan Papua Barat rasio elektrifikasinya sebesar 47,2 persen dan PLN sedang mengejar target peningkatan rasio elektrifikasi Papua dan Papua Barat hingga 90,25 persen pada tahun 2020, dimana rencana pembangunannya sudah tertuang dalam RUPTL dan masuk dalam Program 35 ribu Megawatt yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo.

Adapun yang menjadi perhatian PLN untuk peningkatan rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat yakni :

1. Melistriki 14 Ibu Kota kabupaten yang belum terlistriki, sampai dengan tahun 2017

2. Pengoperasian listrik 24 jam untuk seluruh desa untuk tahun 2017.

3. Desa berlistrik diharapkan bisa mencapai 80,8 persen. 

4. Pulau terluar dalam tiga tahun kedepan sudah teraliri listrik

---

http://petrominer.co.id/berita-pencanangan-program-indonesia-terang-.html#ixzz46cuGmMkJ

BPI Bangun Jetty Batu Bara PLTU Batang

PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) memastikan akan membangun jetty sebagai pelabuhan sementara untuk bongkar muat peralatan konstruksi dan batubara bagi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pelabuhan tersebut akan dibangun berdekatan dengan PLTU, sehingga penyediaan batubara menjadi efisien.

“Sesuai master plan, BPI akan membangun jetty sebagai pelabuhan sementara untuk bongkar muat peralatan konstruksi dan bongkar muat batubara di sekitar lokasi PLTU. Kami sejak awal tidak ada rencana untuk menggunakan pelabuhan Batang sebagai lokasi bongkar muat batubara,” ujar Presiden Direktur BPI, Mohammad Effendi, Rabu (20/4).

Effendi menjelaskan, sejak awal masa proyek PLTU dimulai, rencana pembangunan jetty tersebut telah disetujui oleh PT PLN (Persero). Tidak hanya itu, rencana itu juga dicantumkan dalam Perjanjian Jual Beli Listrik serta disetujui Pemerintah Pprovinsi Jawa Tengah dan dicantumkan dalam izin lingkungan yang diterbitkan.

Pembangunan jetty untuk pelabuhan bongkar muat batubara itu juga akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dengan demikian keberadaan pelabuhan tidak mencemari lingkungan, apalagi mengganggu aktivitas masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan.

“Sebagai penanggungjawab proyek PLTU Batang berkapasitas 2 x 1.000 MW, BPI akan konsisten untuk menjaga ekosistem dan lingkungan di sekitar proyek berjalan dengan baik,” ujarnya.

BPI telah memperoleh Izin Lingkungan  pada 21 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/37 Tahun 2013. Dalam dokumen tentang analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan program Corporate Social Responsibility (CSR), BPI juga telah menyampaikan sejumlah program untuk mengatasi dampak aktivitas PLTU Jawa Tengah baik dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Bhimasena Power Indonesia merupakan perusahaan join venture yang dibangun oleh tiga konsorsium antara Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power), PT Adaro Power, yang seluruhnya adalah dimiliki Adaro Energy dan Itochu Corporation (Itochu).

PLTU Batang merupakan proyek infrastruktur pertama kerjasama Pemerintah Swasta atau dibangun dengan skema Public-Private Partnership (PPP) serta menjadi bagian dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang akan menjadi lokomotif dalam perkembangan ekonomi Jawa. PLTU Batang akan menggunakan teknologi terkini yang lebih ramah lingkungan dan efisien, Ultra Super Critical

---

http://petrominer.co.id/berita-bpi-bangun-jetty-batu-bara-pltu-batang-.html#ixzz46ctwoXqu

Industri Tambang Lesu, Petrosea Lakukan Diversifikasi Usaha

Kendati industri pertambangan serta migas tengah menghadapi tantangan yang berat, PT Petrosea Tbk yang bergerak di bidang pertambangan, infrastruktur dan migas, masih melakukan kegiatan dengan melakukan diversifikasi usaha.
Untuk kegiatan pertambangan, Petrosea sebenarnya masih melakukan kegiatan. Contohnya Petrosea berhasil menandatangani perjanjian pemindahan lapisan tanah penutup dengan PT Indoasia Cemerlang yang berlaku selama setahun dengan perkiraan perolehan pendapatan senilai Rp 313 miliar. Hal tersebut terungkap dalam acara RUPS serta Paparan Publik PT Petrosea Tbk yang dilakukan hari ini, Rabu (20/04), di Balai Kartini, Jakarta. 

Namun, karena kondisi perekonomian dunia yang belum pulih serta harga komoditas yang cenderung melemah sepanjang tahun 2015 turut berimbas pada kegiatan operasional Petrosea. Di mana pada tahun lalu, jumlah pendapatan Petrosea mengalami penurunan sebesar 40,56% menjadi US$ 206,83 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 347,97 juta. 

Hal ini terutama disebabkan pendapatan dari aktivitas bisnis kontrak pertambangan yang menjadi pilar utama bisnis Petrosea selama ini mengalami penurunan karena harga komoditas yang turun. Sehingga porsi sektor pertambangan terhadap total pendapatan usaha Petrosea di tahun 2015 menjadi 70,76% atau turun dibanding porsi pada tahun 2014 yang mencapai 84,54%. 

Selebihnya pendapatan Petrosea berasal dari jasa minyak dan gas bumi serta jasa rekayasa dan manajemen proyek yang naik 10,95% yoy menjadi US$ 59,67 juta. 

"Pada tahun 2015, laba operasi turun sebesar 75,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi US$ 9,73 juta, yang disebabkan rendahnya laba kotor, namun diimbangi penurunan beban administrasi sebesar 26,64% menjadi US$ 19,41 juta yang merupakan hasil efisiensi yang dilakukan sepanjang 2015. Melalui manajemen kas yang efektif, perusahaan berhasil mempertahankan posisi kas yang cukup kuat pada akhir tahun 2015, yaitu sebesar US$ 53,57 juta," papar Direktur Keuangan Petrosea M. Kurnia Ariawan.

Di tengah situasi sulit saat ini, perusahaan yang bernaung di grup Indika Energy ini berupaya melakukan diversifikasi ke layanan komoditas mineral lain, infrastruktur dan sektor migas. Beberapa kontrak baru yang berhasil diperoleh Petrosea di sepanjangan tahun 2015 antara lain dengan PT Maruwai Coal, PT Indonesia Bulk Terminal, dan PT Freeport Indonesia.

Sementara untuk kegiatan jasa minyak dan gas bumi, Petrosea lewat bendera Petrosea Logistics and Support Services (PLSS) tetap mempertahankan fokusnya pada sektor migas melalui Petrosea Offshore Supply Base (POSB). 

PLSS terus berekspansi guna memperluas basis pelanggan, di mana pada Maret 2016, POSB diresmikan menjadi salah satu operator Pusat Logistik Berikat (PLB) pertama dan menjadi percontohan di Indonesia. 

"Strategi jangka panjang kami untuk terus memberikan pelayanan yang berkualitas tetap menjadi kekuatan utama kami dalam menghadapi pelemahan ekonomi dunia," tegas Richard Bruce Ness, Presiden Direktur Petrosea. RH

PLN Bangun PLTS 150 Mwp Di Indonesia Timur

Pembangunan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia bagian timur menjadi salah satu prioritas utama bagi PT PLN (Persero). Langkah itu dilakukan dalam upaya peningkatan rasio elektrifikasi serta penurunan emisi CO2 bagi lingkungan hidup. 

Dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Eropa kali ini, PLN telah menandatangani Framework Agreement dengan Savills (UK) Limited dan NV VOGT Singapore Pte.Ltd. untuk pengembangan EBT di Indonesia bagian timur. Kerjasama ini ditandatangani oleh Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati di London, Rabu (20/4).

Ruang lingkup kerjasama itu adalah pengembangan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa wilayah Indonesia bagian timur, dengan total kapasitas 150 MWp. Tidak hanya itu, pembangunan PLTS ini juga akan mengoptimalkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) baik peralatan, perakitan, maupun jasa operasi dan pemeliharaan.

"Konsentrasi kami yakni untuk melakukan peningkatan rasio elektrifikasi di Indonesia bagian timur, dengan mengedepankan pemanfaatan dari energi baru terbarukan, tidak hanya itu kami juga mendorong untuk penggunaan TKDN di segala lini," ujar Nicke Widyawati. 

Acara penandatangan kerjasama ini merupakan salah satu rangkaian dari lawatan Presiden Jokowi ke Inggris, di mana dalam acara tersebut Juga dilakukan penandatanganan kerjasama Perusahaan Indonesia dan Inggris senilai US$ 19 miliar atau sekitar Rp 360 triliun.

Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan Presiden Ke Eropa, PLN juga telah melakukan penandatanganan dua Nota Kesepahaman (MoU) dengan Siemens untuk pengembangan pembangkit listrik Small Mobile Power Plant dengan total kapasitas sekitar 500 MegaWatt (MW) yang akan dibangun tersebar di Indonesia Timur.

Dalam kerjasama tersebut disetujui penggunaan 75% komponen Small Mobile Power Plant akan diproduksi dalam negeri di manufaktur lokal, dengan nilai minimal 45% dari total investasi. Program strategis dalam MoU PLN - Siemens tersebut adalah National Capacity Building, yang mencakup pengembangan manufaktur lokal, pengembangan kemampuan O&M, serta pengembangan SDM. (Pris)

---

http://petrominer.co.id/berita-pln-bangun-plts-150-mwp-di-indonesia-timur-.html#ixzz46cszAMyQ

Pemerintah Genjot Program Indonesia Terang Tahun Ini

Pemerintah berupaya mempercepat Program Indonesia Terang untuk daerah tertinggal mulai tahun ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, program yang akan dilakukan di beberapa daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) tersebut sejatinya bakal direalisasikan dengan memaksimalkan sumber energi terbarukan (EBT) di enam provinsi. Pihaknya menyatakan telah menyiapkan dana sebanyak Rp440,9 miliar guna memuluskan Program Indonesia Terang (PIT) mulai tahun ini.
Adapun daerah-daerah yang akan menjadi prioritas program ini adalah berada di enam provinsi di wilayah timur Indonesia yang rasio elektrifikasinya rendah, antara lain: Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.
Program Indonesia Terang diharapakan dapat membuat wilayah-wilayah tersebut dapat menikmati listrik 24 jam seperti di wilayah-wilayah Indonesia bagian barat.
“Anggaran sebesar itu boleh jadi kecil. Meski demikian, itu sudah sangat berarti dalam menerangi wilayah Indonesia timur, selain sebagai pemicu investasi,” ujarnya di Desa Temel Sosian, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat, Kamis (21/4).
Sudirman mengungkapkan, dicanangkannya Program Indonesia Terang dilakukan untuk menjamin ketersedian listrik dan meningkatkan rasio elektrikfikasi dari 85 persen pada 2015 menjadi 97 persen pada 2019. Sebab, saat ini terdapat 12.659 desa tertinggal atau berkisar 16 persen dari total jumlah desa Indonesia yang belum memperoleh akses listrik dari jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, di mana jumlah tadi mencakup 2.527.469 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 9.970.286 jiwa.

Target implementasi Program Indonesia Terang hingga tahun 2019 adalah tersedianya jaringan listrik di 10.300 desa di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai desa sasaran program. Dari total target tersebut, sebanyak 6.926 desa atau sekitar 67% berada di enam provinsi di wilayah timur Indonesia yakni, Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT dan NTB. Total kapasitas yang perlu terpasang sebesar 350 MW, dengan asumsi konsumsi rata-rata listrik per hari 1,5 kWh/KK.
Berangkat dari hal tersebut, Sudirman pun berharap pelaksanaan Program Indonesia Terang bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kita perlu memberikan perhatian lebih khusus kepada masyarakat di desa-desa DTPK supaya mereka dapat segera mengenyam listrik. Tanpa kebijakan dan aksi yang berpihak padanya, mustahil listrik terakses sesuai target yang telah dicanangkan,” tandasnya.
Sementara Gubernur Maluku, Said Assegaff menyambut baik inisiatif pemerintah untuk menerangi wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh jaringan listrik PLN, baik desa yang sama sekali belum memiliki listrik atau desa yang memiliki listrik dengan sumber tenaga dari bahan bakar fosil. “ Saya menyambut baik program Indonesia terang. Saya kira dengan program ini, lima tahun mendatang sebagian besar wilayah Maluku itu terang,” ujar Said Assegaff.
Dengan program ini permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala masuknya investor untuk menanamkan investasinya di Maluku sebagian sudah terjawab, lanjut Said.
Senada dengan Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba juga menyatakan kegembiraanya terhadap rencana pemerintah ini. “Saya kira sama apa yang dikatakan Gubernur Maluku, NTB dan NTT semuanya sama, kita semua menyambut gembira program ini, semoga program ini dapat berjalan dengan baik,”ujar Abdul Gani.
Program Indonesia Terang merupakan program kelistrikan bagi daerah-daerah remote yang sulit dijangkan PLN karenanya, untuk melistriki wilayah-wilayah tersebut pemerintah akan mengandalkan sumber-sumber energi baru terbarukan seperti, PLTS, PLTB, mikro hydro, biomasa dan geothermal. Sumber-sumber energi ini terutama PLTS yang akan menjadi andalan pemerintah menerangi wilayah-wilayah tersebut

Tambang Emas Bombana Hanya Miskinkan Warga Setempat

Tokoh masyarakat Bombana, Sulawesi Tenggara, Kasrah Jaru Munara (50) mengatakan, keberadaan tambang emas di Kabupaten Bombana hanya memiskinkan warga setempat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan tambang.
“Sejak tambang emas Bombana ditemukan tahun 2008, banyak petani yang meninggalkan lahan persawahan beralih menjadi penambang emas tradisional,” katanya di Kendari, ditulis Sabtu (23/4).
Akibatnya kata dia, banyak lahan-lahan sawah milik para petani menjadi terlantar bahkan beralih fungsi menjadi kawasan pertokoan setelah dijual oleh pemilik lahan sawah.
“Dengan tidak terolahnya lahan persawahan, menyebabkan Bombana yang sebelumnya menjadi pemasok pangan beras di wilayah Kabupaten Buton dan Kota Baubau, menjadi kesulitan pangan,” katanya.
Dampaknya yang lebih ujarnya, harga kebutuhan pokok di Bombana mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang mendorong terjadinya inflasi yang cukup tinggi pula.
“Bayangkan harga beras yang sebelumnya hanya Rp6.000 sampai Rp7.000 per liter, melonjak sampai Rp11.000 sampai Rp13.000 per liter,” katanya.
Demikian pula dengan makanan instan seperti Indomie kata dia, mengalami kenaikan harga yang luar biasa, yakni dari Rp2.000 per bungkus menjadi Rp5.000 hingga Rp6.000 per bungkus.
“Tingginya harga berbagai kebutuhan itu, menyebabkan daya beli masyarakat yang tidak memiliki akses di pertambangan menjadi rendah,” katanya.
Makanya ujar Kasrah, kehadiran tambang emas di Bombana tidak membawa manfaat apa bagi masyarakat, kecuali hanya memiskinkan warga. terutama yang bermukim di sekitar kawasan tambang.
Menurut dia, untuk mengembalikan Bombana sebagai produsen beras, maka tidak ada pilihan lain kecuali Pemerintah Kabupaten Bombana berkosentrasi membangun insfrastruktur pertanian dengan membuka kembali lahan-lahan persawahan yang potensinya cukup besar.
“Hanya dengan membangun sektor pertanian, tingkat kesejahteraan masyarakat Bombana bisa membaik dari waktu ke waktu,” katanya.

Pengembangan Energi Terbarukan Butuh Komitmen Pemerintah

Telah lama didengung-dengungkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya menjalankan Visi 25/25, yaitu bagaimana agar penggunaan energi baru dan terbarukan dapat mencapai 25 persen dari keseluruhan energi pada tahun 2025.
Visi tersebut dinilai penting antara lain guna menurunkan emisi karbondioksida (CO2) sebesar enam persen atau sekitar 38 juta ton ekuivalen CO2 pada tahun 2020.
Namun kenyataanya pada saat ini penggunaan energi di Tanah Air masih didominasi oleh sumber energi fosil, yang diperkirakan mencapai sekitar 95 persen.
Karena itu, sejumlah pihak juga terus mendesak pemerintah harus mesti benar-benar mengutamakan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan dan tidak lagi bergantung kepada penggunaan sumber energi yang berpotensi mencemari lingkungan seperti batubara dalam proyek PLTU.
“Apa yang terjadi di Batang (Jawa Tengah) adalah sebuah ironi, ambisi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan PLTU Batubara Batang,” kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto.
Menurut Arif, penggunaan batubara sebagai sumber energi sama saja memaksakan pembangunan proyek energi “kotor” yang bertolak belakang dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan pengembangan energi terbarukan serta ikut serta dalam mengatasi perubahan iklim pada Konferensi Perubahan Iklim di Paris, 2015.
Pengembangan energi baru dan terbarukan di berbagai daerah tidak hanya persoalan pembangunan infrastruktur, namun juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah itu.
“Dalam membangun bukan hanya infrastruktur yang diperhatikan, tetapi juga kapasitas manusianya mesti disiapkan,” kata Staf Ahli Menteri ESDM Tri Mumpuni dalam seminar tentang penggunaan energi baru dan terbarukan di Jakarta, Kamis (21/4).
Menurut Tri Mumpuni, faktor SDM sangat penting antara lain mengingat banyaknya pengembangan penerapan sumber energi baru dan terbarukan yang dilakukan di daerah terpencil sehingga jarang ditemukan SDM berkualitas.
Dia mengemukakan, negara jiran seperti Malaysia saat ini telah memiliki dana yang besar untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan yang tidak hanya untuk pembangunan tetapi juga pelatihan para pekerjanya.
Sebab itu, lanjutnya, berbagai sumber energi tenaga surya yang telah disebarkan di berbagai daerah di Tanah Air ada yangmandeg atau mangkrak adalah karena tidak adanya pelatihan untuk menguasainya.
Ia mengakui bahwa ini adalah tugas pemerintah agar dapat mengajak dan melibatkan secara aktif masyarakat di daerah agar dapat memahami infrastruktur energi baru dan terbarukan.
Hal tersebut bermanfaat antara lain bila terjadi kerusakan misalnya dalam pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), maka masyarakat sendiri juga dapat memperbaiki serta merawat sumber energi tersebut.
Telah ada lebih dari 100 lokasi pemasangan PLTS tetapi menurut Tri, proyek tersebut kualitasnya kurang bagus dan kompetensi teknis bagi anggota masyarakatnya juga tidak dipersiapkan secara memadai.
“Ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah guna menciptakan pelatihan kepada masyarakat,” ucapnya.
Tri meyakini, Indonesia mampu memberdayakan penggunaan energi terbarukan karena sumbernya melimpah dan banyak jenisnya yang dapat ditemukan di berbagai daerah.
Dia mencontohkan, Indonesia kaya akan geothermal atau panas bumi tetapi memang diakui teknologinya masih mahal dan sulit.
Selain itu, ujar dia, bahkan untuk hal-hal yang terkadang kerap terlupakan seperti kotoran hewan ternak sebenarnya juga bisa digunakan untuk membangkitkan listrik.
Ia menginginkan agar jangan langsung berpuas diri bila sudah bisa memasang banyak panel surya di berbagai daerah, karena tanpa keterlibatan masyarakat maka pembangkit listrik terbarukan tersebut juga dapat tersia-siakan.
Tri memaparkan bahwa Kementerian ESDM memiliki program yang dikenal sebagai Patriot Energi yang mencari anak muda yang mau menjelajahi daerah terpencil untuk membuat sumber tenaga listrik di daerah tersebut.
Program yang diluncurkan pada tahun 2005 itu telah menyeleksi sebanyak 3.600 pendaftar dan setelah proses seleksi akhirnya diperoleh 80 orang yang mengikuti program Patriot Energi.
Sedangkan untuk gelombang kedua akan dibuka pendaftaran pada Mei 2016 dan hasil mereka yang terpilih rencananya bakal dikirimkan pada Juli 2016.
Persyaratan bagi mereka yang ingin menjadi Patriot Energi adalah kompetensi teknis, berdaya juang tinggi, berjiwa sosial-optimis, dan ikhlas.
Saat ini, lanjutnya, masih belum terlambat bagi pemerintah guna membatalkan proyek energi itu dan menunjukkan kepemimpinan dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Dorong inovasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan kebijakan yang lebih inovatif dalam mengatasi permasalahan energi terutama karena banyaknya sumber energi terbarukan yang ada di Republik Indonesia.
“Banyak akses terhadap energi masih terbatas, listrik juga masih minim, sehingga memang diperlukan inovasi-inovasi bagaimana mengatasi masalah energi kita,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang BUMN Adi Satria Sulisto.
Hal itu, ujar dia, karena terbatasnya pasokan energi di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seharusnya menjadi perhatian utama dari semua kalangan untuk berusaha menciptakan inovasi baru dari sumber-sumber energi alternatif yang ada di Indonesia.
Ia memaparkan, beragam sumber energi alternatif yang melimpah di Indonesia antara lain tenaga air, biogas, angin, panas bumi dan lain-lain.
“Tentunya pengembangan energi baru dan terbarukan harus terus kita kembangkan,” katanya.
Adi juga mengutarakan harapannya agar ke depannya, Indonesia bisa lebih mandiri dalam pengadaan energi.
Dalam sejumlah kesempatan, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, pihaknya mendorong inovasi sektor energi yang dilakukan dengan pemanfaatan maksimal energi baru terbarukan (EBT) serta konservasi energi yang bermanfaat langsung ke masyarakat.
“Sumber energi di Indonesia saat ini masih terfokus di energi fosil. Cadangan energi fosil yang hanya mampu bertahan sekitar 10-13 tahun mendatang, tidak dapat membawa Indonesia ke kondisi yang diharapkan di tahun 2045,” paparnya dan menambahkan, hal itu sehingga pemanfaatan sumber energi lain seperti matahari, air, angin dan sumber alternatif lain yang berkelanjutan menjadi salah satu solusi.
Ia mengemukakan bahwa transformasi energi dari fosil ke energi bersih dan terbarukan akan berdampak besar pada pengeluaran dana pembangunan dari APBN, jaringan ke daerah terpencil serta tersedianya sumber energi yang berkelanjutan.
“Pengembangan sektor EBT tidak boleh lagi hanya sebagai ‘lampiran’. Kita akan tempatkan tema-tema EBT di depan. Salah satunya dengan mempersiapkan Dana Ketahanan Energi (DKE) mengingat umumnya EBT perlu teknologi tinggi berbiaya besar,” ujar Sudirman.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sekitar sekitar 12.659 desa di Indonesia belum sepenuhnya menikmati listrik, dan 65 persen desa tersebut berada di kawasan timur Indonesia.
Untuk itu, ujar dia, pemerataan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia melalui salah satunya program Indonesia Terang, butuh kesiapan besar baik dari segi infrastruktur, jenis sumber energi yang akan digunakan serta pembiayaan.
“Listrik adalah jendela peradaban. Pemerataan akses listrik akan membuat pendidikan terbuka, kesehatan terbantu yang berujung pada penguatan ekonomi,” tegas Menteri ESDM.