 |
| Rida Mulyana, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM. Foto: Ridwan Harahap |
Namun mengingat target yang dibebankan pada panas bumi lumayan berat, di mana pada tahun 2025 ditargetkan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) hingga 7.000 megawatt (MW), Rida mengingatkan bahwa target tersebut cukup ambisius.
"Ambisius yes, susah yes, tapi achievable juga yes, bisa dicapai," ucap Rida di acara Geothermal Community Gathering jelang event The 4th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2016 di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta, Selasa (19/04).
Karena itu Rida menguraikan upaya pemerintah untuk mempermudah pencapaian target tersebut. Dipaparkan olehnya, ada tiga terobosan yang dilakukan pemerintah saat ini. Yang pertama adalah lewat pemberian prioritas kepada BUMN untuk menggarap Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dari kegiatan eksplorasi hingga eksploitasi dan produksi tanpa melalui proses lelang.
"Yang pertama adalah melalui penugasan lewat BUMN, BUMN yang terkait dengan kelistrikan minimum, syukur-syukur yang terkait panas bumi," terangnya. Diungkapkan oleh Rida, pemerintah sudah memanggil Pertamina dengan PGE-nya serta PLN dengan Geodipa terkait hal ini. "Untuk berapanya dan di mana WKP-nya masih didiskusikan," sambungnya.
Untuk terobosan kedua, Rida mengatakan, bahwa pemerintah tengah menyiapkan Penugasan Survei Pendahuluan (PSP) agar badan usaha bisa melakukan survei terlebih dahulu sebelum mengikuti lelang. "Ini dilakukan untuk menghindari skema pelelangan yang selama ini mungkin dirasakan masih terlalu lama," bebernya.
Dilanjutkan Rida, untuk terobosan ketiga adalah melakukan perbaikan dari mekanisme pelelangan itu sendiri. Hal ini untuk mempercepat proses lelang dan menentukan pemenang sehingga proyek panas bumi dapat cepat dikerjakan.
"Itulah terobosan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai 7.000 megawatt," pungkasnya. RH
0 Komentar
Penulisan markup di komentar