Pencanangan Program Indonesia Terang

Bertepatan dengan peringatan hari Kartini, Program Indonesia Terang (PIT) dicanangkan di desa Temel, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Pencanangan program untuk mengalirkan listrik ke seluruh negeri ini dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, Kamis (21/4).

Program Indonesia Terang ini diharapkan menjadi jawaban untuk desa-desa yang belum teraliri listrik. Program ini sangat diperlukan mengingat banyak wilayah di Indonesia bagian timur yang sangat sulit di akses. Ini menjadi tantangan dan konsenstrasi tersendiri bagi Pemerintah dan PLN untuk dapat segera memenuhi kebutuhan listrik warga. Mengingat sulitnya akses di 6 provinsi Indonesia Timur ini, regionalisasi sangat dibutuhkan.

"Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh PLN dengan membentuk regionalisasi, sehingga tiap daerah bisa mendapatkan perhatian khusus dan terfokus. Regionalisasi ini juga relevan mengingat tantangan tiap daerah yang berbeda-beda," ujar Sudirman Said.

Sementara Direktur PT PLN (Persero) Amin Subekti menjelaskan bahwa regionalisasi yang dilakukan saat ini akan terus diperkuat, dan tak lupa untuk meningkatkan kemampuan SDM di tiap regional. Tidak hanya itu, PLN juga akan memberikan pelatihan kepada penduduk sekitar untuk bisa mengoperasikan pembangkit listrik.

Program Indonesia Terang dimulai dari enam provinsi paling timur Indonesia. Keenamnya adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kesulitan akses di sana membuat keenamnya menjadi provinsi yang harus digarap pertama kali. Dari Timur, program ini akan digerakkan secara cepat ke bagian barat Indonesia.

"Kita memberikan fokus ke wilayah timur Indonesia Terang. Mempercepat kelistrikan atau akses ke-12 ribuan desa," ujar Sudirman Said.

Pemanfaatn EBT

Pencanangan Program Indonesia Terang sengaja dilakukan di pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Temel dan PLTMH Safreis. Hal ini sekaligus sebagai bukti keseriusan PLN dan pemerintah untuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.

Kabupaten Maybrat yang mempunyai kontur berbukit-bukit memiliki beberapa potensi air yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi listrik berskala kecil, hal ini juga nantinya akan dimanfaatkan oleh PLN untuk mengembangkan potensi alam yang ada sebagai pembangkit listrik off grid atau sekala lokal.

Sebelumnya pemanfaatan energi baru terbarukan juga telah dilakukan oleh PLN diantaranya dengan pemanfaatan PLTA 2 x 10 Mega Watt (MW) di Oriya, Genyem, Provinsi Papua. Selain itu PLN juga berhasil mengoperasikan PLTMH Prafi 2 x 1,25 MW serta sejumlah PLTMH kapasitas 500 kV dan 200 kV di Wamena.

Sementara untuk jangka panjang, PLN juga berencana untuk membangun PLTMH baru dengan kapasitas hingga 14,7 MW di Papua dan PLTMH kapasitas 7,6 MW  di Papua Barat.

Selain itu PLN juga akan melakukan pembangunan PLTA 50 MW di sungai Baliyem serta  akan memasang PLTS tersebar di Papua dan Papua Barat.

Saat ini untuk wilayah Papua dan Papua Barat rasio elektrifikasinya sebesar 47,2 persen dan PLN sedang mengejar target peningkatan rasio elektrifikasi Papua dan Papua Barat hingga 90,25 persen pada tahun 2020, dimana rencana pembangunannya sudah tertuang dalam RUPTL dan masuk dalam Program 35 ribu Megawatt yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo.

Adapun yang menjadi perhatian PLN untuk peningkatan rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat yakni :

1. Melistriki 14 Ibu Kota kabupaten yang belum terlistriki, sampai dengan tahun 2017

2. Pengoperasian listrik 24 jam untuk seluruh desa untuk tahun 2017.

3. Desa berlistrik diharapkan bisa mencapai 80,8 persen. 

4. Pulau terluar dalam tiga tahun kedepan sudah teraliri listrik

---

http://petrominer.co.id/berita-pencanangan-program-indonesia-terang-.html#ixzz46cuGmMkJ

BPI Bangun Jetty Batu Bara PLTU Batang

PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) memastikan akan membangun jetty sebagai pelabuhan sementara untuk bongkar muat peralatan konstruksi dan batubara bagi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pelabuhan tersebut akan dibangun berdekatan dengan PLTU, sehingga penyediaan batubara menjadi efisien.

“Sesuai master plan, BPI akan membangun jetty sebagai pelabuhan sementara untuk bongkar muat peralatan konstruksi dan bongkar muat batubara di sekitar lokasi PLTU. Kami sejak awal tidak ada rencana untuk menggunakan pelabuhan Batang sebagai lokasi bongkar muat batubara,” ujar Presiden Direktur BPI, Mohammad Effendi, Rabu (20/4).

Effendi menjelaskan, sejak awal masa proyek PLTU dimulai, rencana pembangunan jetty tersebut telah disetujui oleh PT PLN (Persero). Tidak hanya itu, rencana itu juga dicantumkan dalam Perjanjian Jual Beli Listrik serta disetujui Pemerintah Pprovinsi Jawa Tengah dan dicantumkan dalam izin lingkungan yang diterbitkan.

Pembangunan jetty untuk pelabuhan bongkar muat batubara itu juga akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dengan demikian keberadaan pelabuhan tidak mencemari lingkungan, apalagi mengganggu aktivitas masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan.

“Sebagai penanggungjawab proyek PLTU Batang berkapasitas 2 x 1.000 MW, BPI akan konsisten untuk menjaga ekosistem dan lingkungan di sekitar proyek berjalan dengan baik,” ujarnya.

BPI telah memperoleh Izin Lingkungan  pada 21 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/37 Tahun 2013. Dalam dokumen tentang analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan program Corporate Social Responsibility (CSR), BPI juga telah menyampaikan sejumlah program untuk mengatasi dampak aktivitas PLTU Jawa Tengah baik dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Bhimasena Power Indonesia merupakan perusahaan join venture yang dibangun oleh tiga konsorsium antara Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power), PT Adaro Power, yang seluruhnya adalah dimiliki Adaro Energy dan Itochu Corporation (Itochu).

PLTU Batang merupakan proyek infrastruktur pertama kerjasama Pemerintah Swasta atau dibangun dengan skema Public-Private Partnership (PPP) serta menjadi bagian dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang akan menjadi lokomotif dalam perkembangan ekonomi Jawa. PLTU Batang akan menggunakan teknologi terkini yang lebih ramah lingkungan dan efisien, Ultra Super Critical

---

http://petrominer.co.id/berita-bpi-bangun-jetty-batu-bara-pltu-batang-.html#ixzz46ctwoXqu

Industri Tambang Lesu, Petrosea Lakukan Diversifikasi Usaha

Kendati industri pertambangan serta migas tengah menghadapi tantangan yang berat, PT Petrosea Tbk yang bergerak di bidang pertambangan, infrastruktur dan migas, masih melakukan kegiatan dengan melakukan diversifikasi usaha.
Untuk kegiatan pertambangan, Petrosea sebenarnya masih melakukan kegiatan. Contohnya Petrosea berhasil menandatangani perjanjian pemindahan lapisan tanah penutup dengan PT Indoasia Cemerlang yang berlaku selama setahun dengan perkiraan perolehan pendapatan senilai Rp 313 miliar. Hal tersebut terungkap dalam acara RUPS serta Paparan Publik PT Petrosea Tbk yang dilakukan hari ini, Rabu (20/04), di Balai Kartini, Jakarta. 

Namun, karena kondisi perekonomian dunia yang belum pulih serta harga komoditas yang cenderung melemah sepanjang tahun 2015 turut berimbas pada kegiatan operasional Petrosea. Di mana pada tahun lalu, jumlah pendapatan Petrosea mengalami penurunan sebesar 40,56% menjadi US$ 206,83 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 347,97 juta. 

Hal ini terutama disebabkan pendapatan dari aktivitas bisnis kontrak pertambangan yang menjadi pilar utama bisnis Petrosea selama ini mengalami penurunan karena harga komoditas yang turun. Sehingga porsi sektor pertambangan terhadap total pendapatan usaha Petrosea di tahun 2015 menjadi 70,76% atau turun dibanding porsi pada tahun 2014 yang mencapai 84,54%. 

Selebihnya pendapatan Petrosea berasal dari jasa minyak dan gas bumi serta jasa rekayasa dan manajemen proyek yang naik 10,95% yoy menjadi US$ 59,67 juta. 

"Pada tahun 2015, laba operasi turun sebesar 75,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi US$ 9,73 juta, yang disebabkan rendahnya laba kotor, namun diimbangi penurunan beban administrasi sebesar 26,64% menjadi US$ 19,41 juta yang merupakan hasil efisiensi yang dilakukan sepanjang 2015. Melalui manajemen kas yang efektif, perusahaan berhasil mempertahankan posisi kas yang cukup kuat pada akhir tahun 2015, yaitu sebesar US$ 53,57 juta," papar Direktur Keuangan Petrosea M. Kurnia Ariawan.

Di tengah situasi sulit saat ini, perusahaan yang bernaung di grup Indika Energy ini berupaya melakukan diversifikasi ke layanan komoditas mineral lain, infrastruktur dan sektor migas. Beberapa kontrak baru yang berhasil diperoleh Petrosea di sepanjangan tahun 2015 antara lain dengan PT Maruwai Coal, PT Indonesia Bulk Terminal, dan PT Freeport Indonesia.

Sementara untuk kegiatan jasa minyak dan gas bumi, Petrosea lewat bendera Petrosea Logistics and Support Services (PLSS) tetap mempertahankan fokusnya pada sektor migas melalui Petrosea Offshore Supply Base (POSB). 

PLSS terus berekspansi guna memperluas basis pelanggan, di mana pada Maret 2016, POSB diresmikan menjadi salah satu operator Pusat Logistik Berikat (PLB) pertama dan menjadi percontohan di Indonesia. 

"Strategi jangka panjang kami untuk terus memberikan pelayanan yang berkualitas tetap menjadi kekuatan utama kami dalam menghadapi pelemahan ekonomi dunia," tegas Richard Bruce Ness, Presiden Direktur Petrosea. RH

PLN Bangun PLTS 150 Mwp Di Indonesia Timur

Pembangunan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia bagian timur menjadi salah satu prioritas utama bagi PT PLN (Persero). Langkah itu dilakukan dalam upaya peningkatan rasio elektrifikasi serta penurunan emisi CO2 bagi lingkungan hidup. 

Dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Eropa kali ini, PLN telah menandatangani Framework Agreement dengan Savills (UK) Limited dan NV VOGT Singapore Pte.Ltd. untuk pengembangan EBT di Indonesia bagian timur. Kerjasama ini ditandatangani oleh Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati di London, Rabu (20/4).

Ruang lingkup kerjasama itu adalah pengembangan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa wilayah Indonesia bagian timur, dengan total kapasitas 150 MWp. Tidak hanya itu, pembangunan PLTS ini juga akan mengoptimalkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) baik peralatan, perakitan, maupun jasa operasi dan pemeliharaan.

"Konsentrasi kami yakni untuk melakukan peningkatan rasio elektrifikasi di Indonesia bagian timur, dengan mengedepankan pemanfaatan dari energi baru terbarukan, tidak hanya itu kami juga mendorong untuk penggunaan TKDN di segala lini," ujar Nicke Widyawati. 

Acara penandatangan kerjasama ini merupakan salah satu rangkaian dari lawatan Presiden Jokowi ke Inggris, di mana dalam acara tersebut Juga dilakukan penandatanganan kerjasama Perusahaan Indonesia dan Inggris senilai US$ 19 miliar atau sekitar Rp 360 triliun.

Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan Presiden Ke Eropa, PLN juga telah melakukan penandatanganan dua Nota Kesepahaman (MoU) dengan Siemens untuk pengembangan pembangkit listrik Small Mobile Power Plant dengan total kapasitas sekitar 500 MegaWatt (MW) yang akan dibangun tersebar di Indonesia Timur.

Dalam kerjasama tersebut disetujui penggunaan 75% komponen Small Mobile Power Plant akan diproduksi dalam negeri di manufaktur lokal, dengan nilai minimal 45% dari total investasi. Program strategis dalam MoU PLN - Siemens tersebut adalah National Capacity Building, yang mencakup pengembangan manufaktur lokal, pengembangan kemampuan O&M, serta pengembangan SDM. (Pris)

---

http://petrominer.co.id/berita-pln-bangun-plts-150-mwp-di-indonesia-timur-.html#ixzz46cszAMyQ

Pemerintah Genjot Program Indonesia Terang Tahun Ini

Pemerintah berupaya mempercepat Program Indonesia Terang untuk daerah tertinggal mulai tahun ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, program yang akan dilakukan di beberapa daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) tersebut sejatinya bakal direalisasikan dengan memaksimalkan sumber energi terbarukan (EBT) di enam provinsi. Pihaknya menyatakan telah menyiapkan dana sebanyak Rp440,9 miliar guna memuluskan Program Indonesia Terang (PIT) mulai tahun ini.
Adapun daerah-daerah yang akan menjadi prioritas program ini adalah berada di enam provinsi di wilayah timur Indonesia yang rasio elektrifikasinya rendah, antara lain: Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.
Program Indonesia Terang diharapakan dapat membuat wilayah-wilayah tersebut dapat menikmati listrik 24 jam seperti di wilayah-wilayah Indonesia bagian barat.
“Anggaran sebesar itu boleh jadi kecil. Meski demikian, itu sudah sangat berarti dalam menerangi wilayah Indonesia timur, selain sebagai pemicu investasi,” ujarnya di Desa Temel Sosian, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat, Kamis (21/4).
Sudirman mengungkapkan, dicanangkannya Program Indonesia Terang dilakukan untuk menjamin ketersedian listrik dan meningkatkan rasio elektrikfikasi dari 85 persen pada 2015 menjadi 97 persen pada 2019. Sebab, saat ini terdapat 12.659 desa tertinggal atau berkisar 16 persen dari total jumlah desa Indonesia yang belum memperoleh akses listrik dari jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, di mana jumlah tadi mencakup 2.527.469 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 9.970.286 jiwa.

Target implementasi Program Indonesia Terang hingga tahun 2019 adalah tersedianya jaringan listrik di 10.300 desa di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai desa sasaran program. Dari total target tersebut, sebanyak 6.926 desa atau sekitar 67% berada di enam provinsi di wilayah timur Indonesia yakni, Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT dan NTB. Total kapasitas yang perlu terpasang sebesar 350 MW, dengan asumsi konsumsi rata-rata listrik per hari 1,5 kWh/KK.
Berangkat dari hal tersebut, Sudirman pun berharap pelaksanaan Program Indonesia Terang bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kita perlu memberikan perhatian lebih khusus kepada masyarakat di desa-desa DTPK supaya mereka dapat segera mengenyam listrik. Tanpa kebijakan dan aksi yang berpihak padanya, mustahil listrik terakses sesuai target yang telah dicanangkan,” tandasnya.
Sementara Gubernur Maluku, Said Assegaff menyambut baik inisiatif pemerintah untuk menerangi wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh jaringan listrik PLN, baik desa yang sama sekali belum memiliki listrik atau desa yang memiliki listrik dengan sumber tenaga dari bahan bakar fosil. “ Saya menyambut baik program Indonesia terang. Saya kira dengan program ini, lima tahun mendatang sebagian besar wilayah Maluku itu terang,” ujar Said Assegaff.
Dengan program ini permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala masuknya investor untuk menanamkan investasinya di Maluku sebagian sudah terjawab, lanjut Said.
Senada dengan Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba juga menyatakan kegembiraanya terhadap rencana pemerintah ini. “Saya kira sama apa yang dikatakan Gubernur Maluku, NTB dan NTT semuanya sama, kita semua menyambut gembira program ini, semoga program ini dapat berjalan dengan baik,”ujar Abdul Gani.
Program Indonesia Terang merupakan program kelistrikan bagi daerah-daerah remote yang sulit dijangkan PLN karenanya, untuk melistriki wilayah-wilayah tersebut pemerintah akan mengandalkan sumber-sumber energi baru terbarukan seperti, PLTS, PLTB, mikro hydro, biomasa dan geothermal. Sumber-sumber energi ini terutama PLTS yang akan menjadi andalan pemerintah menerangi wilayah-wilayah tersebut

Tambang Emas Bombana Hanya Miskinkan Warga Setempat

Tokoh masyarakat Bombana, Sulawesi Tenggara, Kasrah Jaru Munara (50) mengatakan, keberadaan tambang emas di Kabupaten Bombana hanya memiskinkan warga setempat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan tambang.
“Sejak tambang emas Bombana ditemukan tahun 2008, banyak petani yang meninggalkan lahan persawahan beralih menjadi penambang emas tradisional,” katanya di Kendari, ditulis Sabtu (23/4).
Akibatnya kata dia, banyak lahan-lahan sawah milik para petani menjadi terlantar bahkan beralih fungsi menjadi kawasan pertokoan setelah dijual oleh pemilik lahan sawah.
“Dengan tidak terolahnya lahan persawahan, menyebabkan Bombana yang sebelumnya menjadi pemasok pangan beras di wilayah Kabupaten Buton dan Kota Baubau, menjadi kesulitan pangan,” katanya.
Dampaknya yang lebih ujarnya, harga kebutuhan pokok di Bombana mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang mendorong terjadinya inflasi yang cukup tinggi pula.
“Bayangkan harga beras yang sebelumnya hanya Rp6.000 sampai Rp7.000 per liter, melonjak sampai Rp11.000 sampai Rp13.000 per liter,” katanya.
Demikian pula dengan makanan instan seperti Indomie kata dia, mengalami kenaikan harga yang luar biasa, yakni dari Rp2.000 per bungkus menjadi Rp5.000 hingga Rp6.000 per bungkus.
“Tingginya harga berbagai kebutuhan itu, menyebabkan daya beli masyarakat yang tidak memiliki akses di pertambangan menjadi rendah,” katanya.
Makanya ujar Kasrah, kehadiran tambang emas di Bombana tidak membawa manfaat apa bagi masyarakat, kecuali hanya memiskinkan warga. terutama yang bermukim di sekitar kawasan tambang.
Menurut dia, untuk mengembalikan Bombana sebagai produsen beras, maka tidak ada pilihan lain kecuali Pemerintah Kabupaten Bombana berkosentrasi membangun insfrastruktur pertanian dengan membuka kembali lahan-lahan persawahan yang potensinya cukup besar.
“Hanya dengan membangun sektor pertanian, tingkat kesejahteraan masyarakat Bombana bisa membaik dari waktu ke waktu,” katanya.

Pengembangan Energi Terbarukan Butuh Komitmen Pemerintah

Telah lama didengung-dengungkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya menjalankan Visi 25/25, yaitu bagaimana agar penggunaan energi baru dan terbarukan dapat mencapai 25 persen dari keseluruhan energi pada tahun 2025.
Visi tersebut dinilai penting antara lain guna menurunkan emisi karbondioksida (CO2) sebesar enam persen atau sekitar 38 juta ton ekuivalen CO2 pada tahun 2020.
Namun kenyataanya pada saat ini penggunaan energi di Tanah Air masih didominasi oleh sumber energi fosil, yang diperkirakan mencapai sekitar 95 persen.
Karena itu, sejumlah pihak juga terus mendesak pemerintah harus mesti benar-benar mengutamakan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan dan tidak lagi bergantung kepada penggunaan sumber energi yang berpotensi mencemari lingkungan seperti batubara dalam proyek PLTU.
“Apa yang terjadi di Batang (Jawa Tengah) adalah sebuah ironi, ambisi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan PLTU Batubara Batang,” kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto.
Menurut Arif, penggunaan batubara sebagai sumber energi sama saja memaksakan pembangunan proyek energi “kotor” yang bertolak belakang dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan pengembangan energi terbarukan serta ikut serta dalam mengatasi perubahan iklim pada Konferensi Perubahan Iklim di Paris, 2015.
Pengembangan energi baru dan terbarukan di berbagai daerah tidak hanya persoalan pembangunan infrastruktur, namun juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah itu.
“Dalam membangun bukan hanya infrastruktur yang diperhatikan, tetapi juga kapasitas manusianya mesti disiapkan,” kata Staf Ahli Menteri ESDM Tri Mumpuni dalam seminar tentang penggunaan energi baru dan terbarukan di Jakarta, Kamis (21/4).
Menurut Tri Mumpuni, faktor SDM sangat penting antara lain mengingat banyaknya pengembangan penerapan sumber energi baru dan terbarukan yang dilakukan di daerah terpencil sehingga jarang ditemukan SDM berkualitas.
Dia mengemukakan, negara jiran seperti Malaysia saat ini telah memiliki dana yang besar untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan yang tidak hanya untuk pembangunan tetapi juga pelatihan para pekerjanya.
Sebab itu, lanjutnya, berbagai sumber energi tenaga surya yang telah disebarkan di berbagai daerah di Tanah Air ada yangmandeg atau mangkrak adalah karena tidak adanya pelatihan untuk menguasainya.
Ia mengakui bahwa ini adalah tugas pemerintah agar dapat mengajak dan melibatkan secara aktif masyarakat di daerah agar dapat memahami infrastruktur energi baru dan terbarukan.
Hal tersebut bermanfaat antara lain bila terjadi kerusakan misalnya dalam pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), maka masyarakat sendiri juga dapat memperbaiki serta merawat sumber energi tersebut.
Telah ada lebih dari 100 lokasi pemasangan PLTS tetapi menurut Tri, proyek tersebut kualitasnya kurang bagus dan kompetensi teknis bagi anggota masyarakatnya juga tidak dipersiapkan secara memadai.
“Ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah guna menciptakan pelatihan kepada masyarakat,” ucapnya.
Tri meyakini, Indonesia mampu memberdayakan penggunaan energi terbarukan karena sumbernya melimpah dan banyak jenisnya yang dapat ditemukan di berbagai daerah.
Dia mencontohkan, Indonesia kaya akan geothermal atau panas bumi tetapi memang diakui teknologinya masih mahal dan sulit.
Selain itu, ujar dia, bahkan untuk hal-hal yang terkadang kerap terlupakan seperti kotoran hewan ternak sebenarnya juga bisa digunakan untuk membangkitkan listrik.
Ia menginginkan agar jangan langsung berpuas diri bila sudah bisa memasang banyak panel surya di berbagai daerah, karena tanpa keterlibatan masyarakat maka pembangkit listrik terbarukan tersebut juga dapat tersia-siakan.
Tri memaparkan bahwa Kementerian ESDM memiliki program yang dikenal sebagai Patriot Energi yang mencari anak muda yang mau menjelajahi daerah terpencil untuk membuat sumber tenaga listrik di daerah tersebut.
Program yang diluncurkan pada tahun 2005 itu telah menyeleksi sebanyak 3.600 pendaftar dan setelah proses seleksi akhirnya diperoleh 80 orang yang mengikuti program Patriot Energi.
Sedangkan untuk gelombang kedua akan dibuka pendaftaran pada Mei 2016 dan hasil mereka yang terpilih rencananya bakal dikirimkan pada Juli 2016.
Persyaratan bagi mereka yang ingin menjadi Patriot Energi adalah kompetensi teknis, berdaya juang tinggi, berjiwa sosial-optimis, dan ikhlas.
Saat ini, lanjutnya, masih belum terlambat bagi pemerintah guna membatalkan proyek energi itu dan menunjukkan kepemimpinan dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Dorong inovasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan kebijakan yang lebih inovatif dalam mengatasi permasalahan energi terutama karena banyaknya sumber energi terbarukan yang ada di Republik Indonesia.
“Banyak akses terhadap energi masih terbatas, listrik juga masih minim, sehingga memang diperlukan inovasi-inovasi bagaimana mengatasi masalah energi kita,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang BUMN Adi Satria Sulisto.
Hal itu, ujar dia, karena terbatasnya pasokan energi di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seharusnya menjadi perhatian utama dari semua kalangan untuk berusaha menciptakan inovasi baru dari sumber-sumber energi alternatif yang ada di Indonesia.
Ia memaparkan, beragam sumber energi alternatif yang melimpah di Indonesia antara lain tenaga air, biogas, angin, panas bumi dan lain-lain.
“Tentunya pengembangan energi baru dan terbarukan harus terus kita kembangkan,” katanya.
Adi juga mengutarakan harapannya agar ke depannya, Indonesia bisa lebih mandiri dalam pengadaan energi.
Dalam sejumlah kesempatan, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, pihaknya mendorong inovasi sektor energi yang dilakukan dengan pemanfaatan maksimal energi baru terbarukan (EBT) serta konservasi energi yang bermanfaat langsung ke masyarakat.
“Sumber energi di Indonesia saat ini masih terfokus di energi fosil. Cadangan energi fosil yang hanya mampu bertahan sekitar 10-13 tahun mendatang, tidak dapat membawa Indonesia ke kondisi yang diharapkan di tahun 2045,” paparnya dan menambahkan, hal itu sehingga pemanfaatan sumber energi lain seperti matahari, air, angin dan sumber alternatif lain yang berkelanjutan menjadi salah satu solusi.
Ia mengemukakan bahwa transformasi energi dari fosil ke energi bersih dan terbarukan akan berdampak besar pada pengeluaran dana pembangunan dari APBN, jaringan ke daerah terpencil serta tersedianya sumber energi yang berkelanjutan.
“Pengembangan sektor EBT tidak boleh lagi hanya sebagai ‘lampiran’. Kita akan tempatkan tema-tema EBT di depan. Salah satunya dengan mempersiapkan Dana Ketahanan Energi (DKE) mengingat umumnya EBT perlu teknologi tinggi berbiaya besar,” ujar Sudirman.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sekitar sekitar 12.659 desa di Indonesia belum sepenuhnya menikmati listrik, dan 65 persen desa tersebut berada di kawasan timur Indonesia.
Untuk itu, ujar dia, pemerataan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia melalui salah satunya program Indonesia Terang, butuh kesiapan besar baik dari segi infrastruktur, jenis sumber energi yang akan digunakan serta pembiayaan.
“Listrik adalah jendela peradaban. Pemerataan akses listrik akan membuat pendidikan terbuka, kesehatan terbantu yang berujung pada penguatan ekonomi,” tegas Menteri ESDM.

Bonus Produksi Panasbumi Terbit Agustus 2016

Jakarta, Petrominer -- Khabar gembira bagi daerah penghasil energi panasbumi di Indonesia. Kebijakan yang mengatur masalah pemberian bonus tidak lama lagi akan diterbitkan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberian bonus produksi energi panasbumi itu bisa terbit pada Agustus 2016 mendatang. Saat ini, PP tersebut hanya tinggal menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Rida Mulyana

“PP ini akan mengatur persentase komponen bagi hasil pemanfaatan panasbumi,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, dalam acara Geothermal Community Gathering, Selasa (19/4). 

Menurut Rida, PP tersebut sudah selesai disusun dan kini ada di meja Presiden untuk ditandatangani. Meski begitu, dia mengakui terbitnya kebijakan baru ini agak terlambat dari jadwal seharusnya.

"Karena ada satu dua hal yang perlu disesuaikan sehingga molor dari amanah seharusnya, yaitu Januari 2016," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Rida juga memastikan bahwa isi PP itu masih tetap sama seperti sebelumnya. Di antaranya adalah besaran bonus produksi sebesar 1 persen dari bagi hasil pemanfaatan energi panasbumi yang akan diterima pemerintah kota atau kabupaten dari wilayah kerja panasbumi (WKP). Namun, ketentuan itu akan diberlakukan jika WKP tersebut memiliki Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL).

Alokasi bonus produksi ini nantinya akan diambil dari penerimaan negara atas penjualan listrik atau uap. “Dengan begitu, alokasi bonus produksi itu tidak mengganggu penerimaan kontraktor,” papar Rida. (Pris)

Sumber Berita: www.swarakalibata.com

---

http://petrominer.co.id/berita-bonus-produksi-panasbumi-terbit-agustus-2016-.html#ixzz46KyycRz0

Wapres Jusuf Kalla Direncanakan Buka IIGCE 2016

IIGCE 2016

Jakarta, Petrominer -- Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) kembali akan menggelar acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2016. Acara tahunan ini akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada tanggal 10-12 Agustus 2016.

Kali ini, acara itu mengusung tema “Innovative Breakthrough to Achieve 7.000 MW Geothermal Development by 2025.” Sesuai dengan temanya, pertemuan tahunan keempat ini lebih menekankan pada perlunya inovasi dalam pengembangan panasbumi.

“IIGCE telah menjadi agenda resmi API yang merupakan kelanjutan acara konvensi tahun lalu dan sekaligus forum Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-16. Acara ini rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla,” ujar Ketua API, Abadi Poernomo, dalam acara peluncuran IIGCE 2016 yang dilakukan oleh Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana, Selasa (19/4).

Menurut Abadi, acara ini diharapkan bisa menjadi tradisi berkelanjutan bagi komunitas panasbumi sebagai ajang untuk berdiskusi masalah-masalah panasbumi serta berbagai pengalaman dan keahlian bagi kepentingan bersama antara industry, kampus dan pemerintah.

“API merupakan mitra kerja Pemerintah dalam memberikan masukan-masukan dan kajian untuk mempercepat pengembangan energy panasbumi di Indonesia. Hasil kegiatan IIGCE 2016 akan menjadi suatu bentuk laporan yang akan disampaikan kepada Pemerintah sebagai masukan,” paparnya. (Pris)

---

http://www.petrominer.co.id/berita-wapres-jusuf-kalla-direncanakan-buka-iigce-2016-.html#ixzz46L0ZEkkf

BUMN Dapat Penugasan Garap Panasbumi

BUMN Dapat Penugasan Garap Panasbumi

Jakarta, Petrominer -- Kementerian Energi dan Sumber Daya ‎Mineral (ESDM) terus mendorong pengembangan panasbumi di Indonesia. Tiga terobosan telah disiapkan untuk mencapai target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan total kapasitas 7 ribu MegaWatt (MW) pada 2025 mendatang.

Terobosan pertama adalah memberi penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggarap Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) baru. Mulai dari kegiatan eksplorasi hingga eksploitasi tanpa melalui proses lelang.

“Pengelolaan WKP langsung ditugaskan ke BUMN. Ini dijamin oleh UU Panasbumi. Sementara WKP-nya masih didiskusikan, namun kami sudah memanggil PGE, PLN dan Geodipa,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, dalam acara Geothermal Community Gathering di Jakarta, Selasa (19/4).

Terobosan kedua adalah Penugasan Survei Pendahuluan (PSP). Badan usaha diberi kesempatan untuk melakukan survei pendahuluan terlebih dahulu sebelum mengikuti lelang. Langkah ini, menurut Rida, dilakukan untuk menghindari proses pelelangan yang ‎terlalu lama.

Sementara terobosan ketiga adalah memperbaiki mekanisme pelelangan wilayah kerja baru. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses lelang dan menentukan pemenang, sehingga proyek panasbumi cepat digarap.

"Ketiga terobosan itulah yang akan dilaksanakan pemerintah dalam rangka mencapai target 7 ribu MW," ungkap Rida.

Sementara itu, ‎Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE, Yunus Saefulhak, ‎menjelaskan bahwa pemenang lelang nantinya tidak lagi dilihat berdasarkan harga listrik. Dalam mekanisme lelang baru nanti, poin yang dinilai adalah program kerja, pendanaan dan komitmen eksplorasi.

"Lelang tidak lagi by pricing atau berdasarkan harga terbaik. Program yang ditawarkanlah yang akan dinilai. Mulai dari program kerja, pendanaan hingga komitmen eksplorasinya," ujar Yunus. (Pris)

---

http://www.petrominer.co.id/berita-bumn-dapat-penugasan-garap-panasbumi-.html#ixzz46KzycYpO

Ini Tiga Terobosan Pemerintah untuk Kembangkan Panas Bumi

Rida Mulyana, 
Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.
Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, - Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan pengembangan energi panas bumi sudah jauh lebih matang dibanding pengembangan energi baru dan terbarukan lainnya.

Namun mengingat target yang dibebankan pada panas bumi lumayan berat, di mana pada tahun 2025 ditargetkan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) hingga 7.000 megawatt (MW), Rida mengingatkan bahwa target tersebut cukup ambisius. 

"Ambisius yes, susah yes, tapi achievable juga yes, bisa dicapai," ucap Rida di acara Geothermal Community Gathering jelang event The 4th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2016 di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta, Selasa (19/04).

Karena itu Rida menguraikan upaya pemerintah untuk mempermudah pencapaian target tersebut. Dipaparkan olehnya, ada tiga terobosan yang dilakukan pemerintah saat ini. Yang pertama adalah lewat pemberian prioritas kepada BUMN untuk menggarap Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dari kegiatan eksplorasi hingga eksploitasi dan produksi tanpa melalui proses lelang.

"Yang pertama adalah melalui penugasan lewat BUMN, BUMN yang terkait dengan kelistrikan minimum, syukur-syukur yang terkait panas bumi," terangnya. Diungkapkan oleh Rida, pemerintah sudah memanggil Pertamina dengan PGE-nya serta PLN dengan Geodipa terkait hal ini. "Untuk berapanya dan di mana WKP-nya masih didiskusikan," sambungnya.

Untuk terobosan kedua, Rida mengatakan, bahwa pemerintah tengah menyiapkan Penugasan Survei Pendahuluan (PSP) agar badan usaha bisa melakukan survei terlebih dahulu sebelum mengikuti lelang. "Ini dilakukan untuk menghindari skema pelelangan yang selama ini mungkin dirasakan masih terlalu lama," bebernya.

Dilanjutkan Rida, untuk terobosan ketiga adalah melakukan perbaikan dari mekanisme pelelangan itu sendiri. Hal ini untuk mempercepat proses lelang dan menentukan pemenang sehingga proyek panas bumi dapat cepat dikerjakan. 

"Itulah terobosan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai 7.000 megawatt," pungkasnya. RH

4 Persoalan Mendasar Panasbumi

Abadi Poernomo

Jakarta, Petrominer -- Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) menegaskan bahwa hingga saat ini pengusahaan panasbumi masih dirasakan belum berjalan optimal. Ini diyakini bisa menjadi penghambat bagi upaya Pemerintah untuk mencapai target pengembangan energi panasbumi sebesar 7.000 mega watt (MW) hingga tahun 2025.

Berdasarkan kajian yang dilakukan API, diidentifikasikan adanya 4 (empat) persoalan mendasar yang menghambat pengusahaan panasbumi. Salah satunya adalah peraturan perundangan yang bisa memberikan kepastian dalam melaksanakan pengusahaan panasbumi.

“API telah mengidentifikasikan 4 persoalan mendasar yang menghambat pengusahaan panasbumi,” ujar Ketua API Abadi Poernomo dalam acara Geothermal Community Gathering di Jakarta, Selasa (19/4).

Pertama, jelas Abadi, informasi potensi panasbumi yang harus didukung data-data yang valid dan mendasari perkiraan tersebut. Kedua, masalah tarif/harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP). Tarif ini diharapkan bisa memberikan nilai keekonomian sesuai dengan tingkat resiko eksplorasi dan eksploitasi cadangan panasbumi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa persoalan ketiga adalah batas waktu dan komitmen pemenang lelang Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) untuk merealisasika pembangunan proyek dalam kurun waktu yang ditargetkan.

Sementara persoalan keempat adalah peraturan perundangan yang memberikan kepastian dalam melaksanakan pengusahaan panasbumi.

Contohnya, ujar Abadi, dengan tidak diterbitkannya peraturan perundangan baru yang membebani keekonomian proyek, adanya kepastian perizinan di tingkat pusat maupun daerah serta kepastian mengenai pengadaan lahan.

“Untuk menghadapi persoalan ini, API telah dan akan terus bekerjasama dengan Pemerintah untuk mengembangkan energi panasbumi di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Abadi juga menyebut target pengembangan panasbumi sebesar 7.000 MW hingga tahun 2025 sebagai rencana yang terlalu ambisius. Meski begitu, dia meyakini ambisi yang juga menjadi kebutuhan masyarakat terhadap listrik ke depannya ini dapat tercapai dengan kerjasama yang baik antara pengembang dan pemerintah.

"API akan terus mendorong pengembangan panasbumi di Indonesia. Target 7.000 MW pada tahun 2025 merupakan target ambisius. Ini bukan satu kemauan saja, tapi kebutuhan masyarakat tehadap energi listrik," ujar Abadi. (Pris) 

http://petrominer.co.id/berita-4-persoalan-mendasar-panasbumi-.html#ixzz46KyPt2Q1

PLN Borong Gas Tangguh, Keputusan Investasi Train III Terbit Juni

Keputusan Investasi PLN

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) mengatakan keputusan investasi final pengembangan proyek fasilitas Liquified Natural Gas (LNG) Tangguh Train III yang akan dioperatori oleh British Petroleum Berau Ltd baru akan terbit pada Juni 2016.

“Juni sudah dapat dilakukan FID, karena dengan adanya ini gas dari proyek Train III sudah 100 persen terserap,” tutur Wakil Kepala SKK Migas, Zikrullah, Senin (18/4).

Kendati demikian, ia tak mau membeberkan harga gas serta nilai transaksi yang dilakukan oleh PLN. Ia hanya mengatakan, gas dari proyek Tangguh Train III ini nanti akan menambah pesanan PLN dari Tangguh sebesar 20 kargo per tahun menjadi 44 kargo per tahun antara tahun 2020 hingga 2033. Tangguh Train III juga diharapkan bisa berproduksi mulai tahun 2020 dengan biaya investasi senilai US$ 12 miliar dengan FID yang direncanakan keluar pada bulan Juni 2016. Jika digabungkan dengan proyek Train I dan Train II, maka produksi Tangguh bisa menyentuh 11,4 juta ton per tahun.

Pada awalnya, PLN berencana akan membeli 40 persen dari gas Tangguh Train III, namun perusahaan ternyata malah membeli seluruh sisa gas yang belum terjual pada Jumat pekan lalu. Rencananya, gas tersebut akan digunakan untuk mengamankan pasokan di di Arun (184 MW), Belawan (800 MW), 2 blok PLTGU Muara Karang (1.300 MW), dan tiga blok PLTGU Priok berkapasitas 2.000 MW.

Listrik di Jambi Dikendalikan Pihak Swasta

Pembangkit Listrik (Foto: Istimewa)

Sampai saat ini masih banyak masyarakat di daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi belum menikmati pasokan listrik. Padahal di era zaman globalisasi, permasalahan listrik seharusnya sudah tidak lagi menjadi persoalan.

Terkait dengan persoalan kelistrikan di Provinsi Jambi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi telah mengusulkan Ranperda Inisiatif mengenai kelistrikan. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jambi, Bustami Yahya mengatakan Ranperda ini untuk mengatur kelistrikan di Jambi, khususnya yang dikelola swasta.

“Di Jambi masih ada listrik yang dikelola swasta seperti di Muara Bungo,” ujar Bustami, Senin (18/4).

Listrik yang dikelola swasta tersebut merupakan swadaya masyarakat. Namun kemudian di pihak ketigakan oleh BUMD. Masyarakat membayar tagihan listrik ke pihak swasta tersebut. “Walaupun listrik tersebut dikelola oleh swasta, tetap harus ada standar harga. Agar masyarakat tetap terlindungi,” katanya.

RI Kaya Potensi Energi Laut

Energi laut

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah laut terbesar. Sekitar dua per tiga wilayah Indonesia adalah laut. Indonesia memiliki pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada.

Hal tersebut menjadi keuntungan bagi Indonesia dari segi besarnya potensi energi laut. Energi laut yang dihasilkan dari gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut (samudera) merupakan sumber energi di perairan laut yang berupa energi pasang surut, energi gelombang, energi arus laut, dan energi perbedaan suhu lapisan laut.

Energi pasang surut di wilayah Indonesia terdapat pada banyak pulau. Cukup banyak selat sempit yang membatasinya maupun teluk yang dimiliki masing-masing pulau. Hal ini memungkinkan untuk memanfaatkan energi pasang surut.

Saat laut pasang dan saat laut surut aliran airnya dapat menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik. Sampai saat ini belum ada penelitian untuk pemanfaatan energi pasang surut yang memberikan hasil yang cukup signifikan di Indonesia.

Di Indonesia beberapa daerah yang mempunyai potensi energi pasang surut adalah Bagan Siapi-api yang pasang surutnya mencapai 7 meter, Teluk Palu yang struktur geologinya merupakan patahan (Palu Graben) sehingga memungkinkan gejala pasang surut, Teluk Bima di Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), Kalimantan Barat, Papua, dan pantai selatan Pulau Jawa yang pasang surutnya bisa mencapai lebih dari 5 meter.

Untuk lautan di wilayah Indonesia, dengan potensi termal 2,5 x 1.023 Joule dan efisiensi konversi energi panas laut sebesar tiga persen dapat dihasilkan daya sekitar 240.000 MW. Potensi energi panas laut yang baik terletak pada daerah antara 6-9° Lintang Selatan dan 104-109° Bujur Timur. Di daerah tersebut pada jarak kurang dari 20 km dari pantai didapatkan suhu rata-rata permukaan laut di atas 28°C dan didapatkan perbedaan suhu permukaan dan kedalaman laut (1.000 m) sebesar 22,8°C.

Sedangkan perbedaan suhu rata-rata tahunan permukaan dan kedalaman lautan (650 m) lebih tinggi dari 20°C. Dengan potensi tersebut, konversi energi panas laut dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan energi pasang surut, energi panas laut di Indonesia juga baru mencapai tahap penelitian.

Kekuatan gelombang bervariasi di setiap lokasi. Daerah samudera Indonesia sepanjang pantai selatan Jawa sampai Nusa Tenggara adalah lokasi yang memiliki potensi energi gelombang cukup besar berkisar antara 10-20 kW per meter gelombang.

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa energi gelombang di beberapa titik di Indonesia bisa mencapai 70 kW/m di beberapa lokasi. Pantai barat Pulau Sumatera bagian selatan dan pantai selatan Pulau Jawa bagian barat juga berpotensi memiliki energi gelombang laut sekitar 40 kW/m.

Karakteristik energi gelombang sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan energi kota-kota pelabuhan dan pulau-pulau terpencil di Indonesia. Sayangnya, pengembangan teknologi pemanfaatan energi gelombang di Indonesia saat ini meskipun cukup menjanjikan namun masih belum optimal. Pemanfaatan energi gelombang yang sudah diaplikasikan di Indonesia baik oleh lembaga litbang (BPPT, PLN) maupun institusi pendidikan lainnya baru pada tahap penelitian.

Menteri ESDM: PLN harus Segera Tinjau Kontrak PLTD Sewa

PLTD

Pasokan listrik di Nias, Sumatera Utara sudah kembali normal setelah sempat mengalami krisis listrik. Untuk menghindari kejadian serupa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) mengevaluasi semua kontrak sewa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said belum lama ini di Jakarta.

“Karenanya, semua kontrak sewa PLN dengan PLTD harus dievaluasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk lainnya di kemudian hari,” ujarnya.

Sebagai informasi, PLTD Idanoi merupakan pembangkit listrik yang pemasok utama sistem kelistrikan Nias. PLTD ini menghasilkan 10 MW listrik yang dieselnya disewa dari PT Amerika Power Rent (APR). PT APR juga mensuplai energi untuk PLTD Moawo 10 MW di Nias. Dari 2 (dua) PLTD tersebut, PT APR mensuplai 20 MW listrik di Nias, sedangkan total suplai listrik di Kepulauan Nias adalah sebesar 26 MW. Sehingga ketika PT APR memberhentikan suplainya, lebih dari 90% Nias gelap gulita.

Dalam kunjungannya Sudirman mengungkapkan bahwa keadaan di Nias memang sudah sulit, apalagi tanpa listrik maka keadaan akan menjadi sulit. “Sejak awal saya katakan kita mesti ke Nias, hanya masalah waktu. Sekaligus memonitor yang dikerjakan PLN,” papar Sudirman menjelaskan keinginannya meninjau kondisi listrik di Nias.

Penanggulangan krisis listrik di Nias merupakan kerja keras dari berbagi pihak, baik dari PLN, Pemda, Pemangu kepentingan dan masyarakat. Sebagai aksi konkrit, PLN telah mendatangkan 46 genset milik PLN dari berbagai daerah.

Selain itu PLN juga telah menyusun langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang guna menghindari keadaan krisis terulang. Hal pertama yang dilakukan PLN adalah melakukan pemulihan kemudian langkah berikutnya akan memasang genset yang dari langsa 8 MW.

Selanjutnya PLN akan membangun pembangkit 25 MW yang mesinnya dari General Electric (GE), saat ini PLN sedang mengurus perijinannya termasuk amdalnya yang di prediksi akhir agustus bisa selesai. Keempat, PLN akan membangun transmisi mulai dari Gunung sitoli sampai teluk dalam, dilanjutkan dari gunung sitoli ke nias utara.

Sehingga nantinya dari utara ke selatan akan tersambung. “Saya targetnya tahun 2017 akan selesai” ungkap Direktur Bisnis Wilayah Sumatera PT PLN (Persero) Amir Rosidi.

Sudirman mengungkapkan, pemerintah mengapresiasi gerak cepat PT PLN dalam mencari solusi menangani krisis listrik di Nias. Ia meminta masyarakat memahami kondisi bahwa PLN sebagai korporasi tentunya membutuhkan hitungan untuk menangani permasalahan listrik saat ini.

“Kita tidak ingin ini terjadi lagi, PLN sudah menyusun langkah pencegahan agar kejadian ini tidak terulang. Pemerintah akan beri perhatian khusus, penangan kemarin baru solusi jangka pendek. Ke depan kita akan siapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan listrik di Nias,” tandasnya.

Menteri ESDM: PLN dapat Pasokan Gas Jangka Panjang

Menteri ESDM

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyaksikan Penandatanganan Amandemen Perjanjian Jual-Beli Gas (PJBG) antara BP Berau dengan PT PLN (Persero). Penetapan persetujuan amandemen alokasi dan harga gas bumi ini ditandatangani oleh Menteri ESDM pada hari yang sama.

“Keandalan dan kepastian pasokan bahan bakar gas bagi pembangkit listrik memerlukan tindakan cepat. Jangan sampai terjadi defisit,” ujar Sudirman.

Sudirman menjelaskan, bahwa PJBG yang ditandatangani hari ini merupakan amandemen dari PJBG yang telah ditandatangani pada 17 Oktober 2014. Amandemen kontrak bertujuan untuk mengamankan pasokan gas pembangkit berbahan bakar gas untuk jangka waktu yang panjang.

“Tentunya, (bagi PLN) kontrak ini untuk mengamankan pasokan gas jangka panjang ke PLTG Arun (184 MW), PLTGU Belawan (800MW), 2 blok PLTGU Muara Karang (1.300 MW), dan 3 blok PLTGU Priok berkapasitas 2.000 MW,” tuturnya.

Perkiraan tambahan pendapatan negara, jelasnya, mencapai sekitar US$ 7,9 miliar. Pasokan gas BP Berau kepada PLN akan meningkat secara bertahap sejak dimulainya pengiriman pertama hingga 2033. Rinciannya adalah:

• Periode I: tanggal mulai – 31 Desember 2016, sebanyak 12 kargo per tahun
• Periode II: 1 Januari 2017 – 31 Desember 2019, sebanyak 20 kargo per tahun
• Periode III: 1 Januari 2020 – 31 Desember 2033, pengiriman hingga 44 kargo per tahun.

“Perkiraan unloading kargo pertama pada 17 April 2016,” ungkap Menteri Sudirman. Dengan adanya amandemen ini, terdapat penghematan bagi PT PLN (Persero) hingga Rp2 triliun per tahun.

Selain itu, tambahnya, amandemen PJBG ini juga tidak mengubah kewajiban bagi BP Berau untuk menyampaikan hasil studi penyediaan gas bagi industri pupuk di kawasan Teluk Bintuni sebesar 180 MMSCFD.

Sementara itu, lanjutnya, PJBG jangka panjang ini bukan hanya menguntungkan bagi PLN, tapi juga bagi industri hulu migas. Mengapa begitu? Jelas Menteri Sudirman, karena itu bisa memberikan kepastian bagi para pembeli jangka panjang.

“Penjualan LNG Tangguh ke PLN adalah upaya pemerintah mengoptimalkan pengembangan hulu migas di tengah kondisi pasar LNG saat ini yang tengah oversuply di mana pembeli lebih memilih untuk membeli spot atau kontrak jangka pendek,” pungkasnya.

Produsen Minyak Gagal Sepakat Tahan Produksi, Harga Jatuh 6%

Produsen Minyak Gagal Sepakat Tahan Produksi, Harga Jatuh 6%

Para produsen minyak anggota OPEC dan non OPEC gagal menyepakati rencana penahanan produksi minyak, pada pertemuan hari Minggu di Doha, Qatar. Arab Saudi tidak mau ikut dalam kesepakatan, bila Iran atau produsen lain tidak ikut serta.

Memang dalam pertemuan tersebut Iran tidak hadir, karena tidak mau menahan produksinya. Iran tengah menggenjot produksi minyaknya, setelah sanksi dari negara Barat dicabut pada Januari ini. Negara tersebut ingin meningkatkan ekspor minyaknya, sebagai tambahan pendapatan negara.

“Kami berkesimpulan, perlu waktu untuk berkonsultasi lebih lanjut,” kata Menteri Energi Qatar, Mohammed al-Sada, Senin (18/4).

Akibat gagalnya kesepakatan, harga kontrak berjangka minyak dunia di pasar Asia pagi ini turun 6,7%. Harga minyak Nymex turun 6,7% menjadi US$ 37,68/barel. Harga minyak jenis Brent juga turun 6,7% menjadi US$ 40,18/barel.

Kerugian Pengadaan Solar ke PLN Capai Rp 69 Miliar

Gardu Induk PLN

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Adi Deriyan Jayamarta mengungkapkan potensi kerugian korupsi dari pengadaan bahan bakar jenis high speed diesel (HSD) atau solar dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencapai Rp 69 miliar.

Mantan Kapolresta Malang itu mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara (PKN) oleh BPK. Setelah didapatkan, maka penyidik akan melimpahkan berkas perkara tahap pertama dengan tersangka eks Direktur Utama PLN, Nur Pamudji ke Kejaksaan Agung. “Setelah didapat tinggal kita serahkan ke Kejagung. Pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai,” ujar Adi, Senin (18/4).

Kasus ini bermula adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Nomor: 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011, menemukan kebutuhan gas PLN pada 8 unit pembangkit yang berbasis dual firing tidak terpenuhi. Kendati, harus dioperasikan dengan high speed diesel (HSD) atau solar, dimana jauh lebih mahal dari gas, sebesar Rp 17,9 triliun pada 2009 dan Rp 19,6 triliun pada 2010.

Kedelapan pembangkit itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang dan Tanjungpriok (Jakarta Utara), PLTGU Tambak Lorok (Semarang), PLTGU Muara Tawar (Bekasi), PLTGU Gresik, PLTGU Grati (Pasuruan), PLTGU Teluk Lembu (Bali) dan PLTGU Bali. Delapan unit pembangkit tersebut hanya mendapatkan pasokan gas sebanyak 785 BBTUD atau 49,03 persen dari total kebutuhan 1.601 BBTUD pada 2009. Pada 2010 pasokan gas menurun menjadi 778 BBTUD atau 48,78 persen dari kebutuhan sebanyak 1.595 BBTUD.

Dan hal ini mengakibatkan pembangkit-pembangkit harus dioperasikan dengan HSD yang harganya lebih mahal dari gas. Sehingga PLN kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan biaya bahan bakar. Temuan angka fantastis itu kemudian dilaporkan ke Direktorat III/ Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri oleh Jaringan Advokat Publik, Selasa 8 Oktober 2014 lalu. Dirut PLN yang menangani proyek pembangkit listrik periode 2009-2010, Dahlan Iskan pun dilaporkan.

Sementara, Nur saat itu menjadi Direktur Energi Primer PLN ditetapkan jadi tersangka pada 14 Juli 2015 lalu. Dirinya dikenakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU No.20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu.

Singapura Dukung Moratorium Izin Sawit dan Tambang RI

Sawit

Singapore Institute of International Affairs mendukung rencana Pemerintah Indonesia memoratorium izin ekspansi perkebunan kelapa sawit dan tambang.

“Ini sebenarnya terserah Indonesia, tapi saya rasa moratorium ide yang bagus karena terjadi ekspansi yang berlanjut dari perkebunan sawit selama ini, baik di lahan gambut maupun mineral,” tutur Simon CS Tay, Ketua Singapore Institute of International Affairs , Senin (18/4).

Sebelumnya, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead ditemui di sela-sela pelaksanaan Dialog Sumber Daya Dunia yang Berkesinambungan ke tiga di Singapura (3rd Singapore Dialogue Sustainable World Resources) mengatakan Pemerintah telah mendiskusikan rencana moratorium izin ekspansi kelapa sawit dan tambang ini sejak 2015.Kebijakan tersebut ia menyakini akan keluar dalam waktu dekat. “Karena bukan model Pak Jokowi kalau bicara hari ini terus pelaksanaannya tahun depan.

Presiden Joko Widodo menyatakan niatnya untuk melakukan moratorium sementara izin kebun sawit dan tambang saat mencanangkan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu.

Cadangan Tak Ditemukan, Produksi Blok Cepu Hanya Bertahan 3 Tahun

Apabila tidak ditemukan cadangan potensi minyak baru, produksi puncak minyak lapangan Banyu Urip Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang mencapai rata-rata 165 ribu barel hari, akan bertahan hingga tiga tahun.

Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Public Affairs and Social Development ExxonMobil Indonesia (EMOI), Erwin Maryoto kepada wartawan belum lama ini di Jakarta.

Erwin menjelaskan, produksi puncak minyak Blok Cepu hanya akan bertahan maksimal tiga tahun itu, hal itu berdasarkan dari perhitungan yang pernah dilakukan.

“Perhitungan juga terkait besarnya produksi minyak yang dihasilkan dari lapangan Banyu Urip, setelah produksi puncak selesai,” tuturnya.

Namun, dirinya masih belum mau menyebutkan besarnya produksi minyak Blok Cepu, setelah produksi puncak berakhir, dengan alasan ada beberapa kemungkinan.

Erwin mengungkapkan, produksi minyak lapangan Banyu Urip Blok Cepu, rata-rata sebesar 165 ribu barel per hari, yang baru berjalan beberapa waktu lalu, dialirkan melalui pipa distribusi menuju Kapal Gagak Rimang, di laut Tuban.

Di kapal Gagak Rimang, lanjutnya, yang kapasitasnya mencapai 2,2 juta barel itu, produksi minyak Blok Cepu, secara tetap diambil dengan kapal tanker minyak.

“Secara tetap, produksi minyak di Kapal Gagak Rimang diambil dengan kapal tanker minyak, baik bagian minyak yang menjadi jatah Pertamina, juga jatah ExxonMobil Cepu Limited (EMCL),” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, pihaknya akan melakukan dengar pendapat dengan Komisi B DPRD terkait pendistribusian produksi puncak minyak Blok Cepu.

PGN Perluas Jaringan Pipa Gas di Kawasan Bisnis Batam

Batam, -- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) saat ini sedang menyelesaikan proyek pipa gas bumi di kawasan bisnis Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Targetnya, mulai pusat belanja, hotel hingga industri di kawasan ini bisa segera memanfaatkan gas bumi yang efisien dan ramah lingkungan.


Direktur PGN Dilo Seno Widagdo mengatakan, proyek pipa distribusi gas bumi di wilayah Nagoya, Pulau Batam sepanjang 18,3 km akan segera rampung.

"Proyek di Nagoya sudah mencapai lebih dari 90%, diperkirakan Mei tahun ini rampung," kata Dilo Seno Widagdo dihubungi, di Jakarta, Senin (18/4/2016).

Dilo mengungkapkan, dengan selesainya proyek ini, ditargetkan rumah makan, hotel, mal hingga industri di Kawasan Bisnis Nagoya bisa segera menikmati pasokan gas bumi dari PGN.

Selain Nagoya, PGN juga sedang menyelesaikan proyek jaringan gas bumi atau city gas sebanyak 4.000 sambungan rumah tangga. Proyek yang berlokasi di Kawasan Batu Aji, Batam ini merupakan penugasan dari Kementerian ESDM.

"Untuk jargas 4.000 sambungan targetnya tahun ini juga selesai," kata Dilo.

Dilo menambahkan, saat ini  pipa gas bumi yang dimiliki dan dioperasikan PGN di Batam sepanjang 123 km. "Dengan selesainya proyek pembangunan pipa distribusi Nagoya ini, jumlah pipa distribusi gas bumi di Batam menjadi 141,3 km," ungkap Dilo.

Dilo menjelaskan di Batam PGN sampai saat ini memasok gas bumi ke 672 pelanggan dengan rincian, 39 industri besar, 36 pelanggan komersial seperti restoran hingga hotel, serta 597 rumah tangga.

Secara nasional, PGN saat ini memasok gas bumi ke lebih dari 107.690 rumah tangga, lebih dari 1.857 pelanggan dari usaha kecil, mal, restoran hingga hotel, serta 1.529 pelanggan dari industri skala besar dan pembangkit listrik telah menikmati gas bumi dari PGN.

PGN adalah satu-satunya badan usaha yang menyalurkan gas bumi ke berbagai segmen pelanggan, mulai dari rumah tangga, UKM, hotel, mal, restoran, rumah sakit, industri, pembangkit listrik dan transportasi.

Dilo menyatakan saat ini PGN memiliki dan mengoperasikan pipa gas bumi sepanjang lebih dari 7.000 km atau setara 76% pipa gas bumi hilir nasional.

"PGN akan terus agresif membangun infrastruktur gas bumi nasional, untuk pemanfaatan gas bumi yang efisien dan ramah lingkungan bagi masyarakat," tutup Dilo. RH